Skip to main content

newsjateng.com

NewsJateng · Jakarta

Gerindra akan Tanggapi Serius Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran

Pendekatan Konstitusi Mesti Menjadi Prioritas

JAKARTA (newsjateng.com) · 31 October 2026 · NewsJateng
Partai Gerindra akan menanggapi serius keputusan MA soal Suket Gbran
Partai Gerindra akan menanggapi serius keputusan MA soal Suket Gbran
kali dibaca

JAKARTA (newsjateng.com) – Partai Gerindra, akan menanggapi serius keputusan MA soal pembatalan Surat Keterangan (Suket) terkait Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut satu juru bicara partai ini, pendekatan konstitusional mesti menjadi acuan.

“Prinsipnya, partai Gerindra menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan setiap persoalan ketatanegaraan mesti diselesaikan secara konstitusional. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso menegaskan hal ini di Jakarta, hari ini (31/10/26).

Namun, dia mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh obyek perkara, dan konsekuensi hukum dari putusan tersebut. “Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

PDI Perjuangan siap membuka dialog dengan partai lain di DPR RI terkait Putusan MA soal Suket Gibran

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menjelaskan, putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian.

“Sekjen PDI Perjuangan perintahkan fraksinya untuk mulai membuka dialog dengan Fraksi lain soal Keputusan MA”

(Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto)
PDI Perjuangan mulai mengajak partai lain di Parlemen untuk membahas keputusan MA
PDI Perjuangan mulai mengajak partai lain di Parlemen untuk membahas keputusan MA

Sementara itu, menurut Sugiat, persoalan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. Untuk itu, kedua persoalan tersebut tidak boleh serta-merta disamakan tanpa dasar hukum yang jelas. “Penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi obyek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya,” kata Sugiat.

Dia pun berharap kementerian terkait dan lembaga berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan MA, dan implikasinya terhadap administrasi pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

“Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu,” pungkas Sugiat.

MA Kabulkan Gugatan

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk pencalonan wakil presiden pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Ya kami dapat kabar putusan. MA mengabulkan gugatan kami,” jelas Subhan penggugat kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Sekjen PKS, M. Khalid menyatakan keputusan MA bisa dijadikan acuan soal persyaratan tata kelola pemilihan presiden dan wakil presiden. “Momentum ini bisa kita jadikan bahan evaluasi agar semua pihak lebih memperhatikan hal prinsip seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mulai berkomunikasi dengan partai lain untuk menyikapi keputusan MA ini. “Kami tentu tidak bisa sendiri memperjuangkan persoalan ini. Apalagi kursi dari PDI Perjuangan hanya 110,” ujar Hasto.

Menurutnya, partai akan memperjuangkan perkembangan terakhir ini. “Keputusan MA soal Suket Gibran tidak bisa dianggap sepele. Ini persoalan ketatanegaraan yang serius,” Jelasnya.

Maka dari itu, menurut Hasto, DPP PDI Perjuangan sudah memerintahkan Fraksi untuk mulai berdialog dengan partai lain. (Rid)

Editor : Guntoro Soewarno

RUANG IKLAN — DI BAWAH ARTIKEL

Berita Lainnya