Skip to main content

newsjateng.com

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Sidak Pasar di Tangsel | NewsJateng

Wali Kota Semarang Minta Penanganan Pascabencana Mesti Hasil Kerja Kolaboratif

BPBD mencatat 45 rumah rusak akibat banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang di tengah cuaca ekstrem.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.
kali dibaca
Bagikan artikel ini

SEMARANG (newsjateng.com) – Penanganan pascabencana mesti dilakukan secara kolaboratif antara Pemkot, Pemprov, dan pemerintah pusat. Menurut Wali Kota Semarang, tidak semua penanganan bencana menjadi beban Pemkot Semarang.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menegaskan hal ini di sela kunjungan di lokasi bencana, hari ini (24/3/24), di Kaligawe, Semarang. “Jadi tidak semua kerusakan akibat bencana menjadi beban Wali Kota. Semua mesti bekerja sama, melakukan kolaborasi dalam merancang penanganan pascabencana,” ujar Mbak Ita, sapaan akrab wali kota.

Menurut Ita, kerusakan yang terjadi di Jalan Kaligawe itu menjadi tanggung jawab pusat. “Ada juga yang menjadi tanggung jawab Pemprov. Jadi tidak semuanya ada di Wali Kota,” jelasnya.

“Tidak semua penanganan pascabencana menjadi tanggung jawab Wali Kota. Ini mesti kerja kolaboratif dari Pemkot sampai pusat.”
— Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menyebutkan setidaknya 45 rumah rusak akibat bencana alam yang terjadi karena cuaca ekstrem.

Kepala BPBD Kota Semarang Endro P. Martanto mengatakan, rumah yang rusak akibat banjir tercatat sebanyak tujuh unit.

Sedangkan sebanyak 38 rumah masuk kategori parah akibat tanah longsor dan tertimpa pohon tumbang yang terjadi sepekan lalu, seiring dampak cuaca ekstrem. “Kerusakan rumah itu sedang kami hitung nilai kerusakannya, setelah itu kami ajukan usulan BTT (belanja tak terduga),” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur akibat banjir memasuki tahap penghitungan. Setelah kerugian material dihitung secara total, bantuan dari alokasi dana BTT akan digelontorkan.

ADVERTISEMENT — SLOT IKLAN DALAM ARTIKEL

Dalam masa transisi pascabanjir, pendataan kerugian akibat kerusakan yang disebabkan bencana dilakukan bersama jajaran instansi teknis terkait. “Tugas BPBD Kota Semarang melakukan asesmen atau pendataan rumah yang rusak terdampak banjir, pendataan kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan,” kata Endro.

Menurutnya, keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, dilakukan bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat.

Misalnya, kerusakan Jalan Raya Kaligawe merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan Jalan Woltermonginsidi berada di bawah kewenangan provinsi.

Menurut Endro, masing-masing OPD teknis tersebut telah menghitung titik-titik kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir beberapa waktu lalu, khususnya di Kota Semarang.

“Jalan rusak relatif cukup merata karena hujan lalu menimbulkan genangan, dampaknya aspal mengelupas. Misalnya jalan milik kota dan perkampungan akan menjadi kewenangan OPD sesuai dengan bidangnya,” ujarnya.

(ban) Editor: Bnareh Wibowo

ADVERTISEMENT — SLOT IKLAN BAWAH ARTIKEL

Berita Lainnya

Memuat berita lainnya…

Berita Lainnya - NewsJateng